JAKARTA - Daerah-daerah harus didorong untuk segera
melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mutlak diperlukan
untuk menciptakan birokrasi publik yang berintegritas tinggi, mampu
memenuhi keperluan publik, serta bersih atau bebas dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
"Yang harus kita dorong adalah reformasi
birokrasi di daerah. Perlu ada penyelarasan reformasi birokrasi di pusat
dan di daerah," kata Guru Besar Administrasi Negara di Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi dalam acara
diskusi yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasidi Jakarta, Selasa.
Sofian Effendi
menuturkan, banyak masalah terkait birokrasi yang harus segera dibenahi
di daerah. Ia mencontohkan masalah yang terjadi di daerah, di antaranya
tentang penggantian pejabat daerah yang terlalu sering tanpa alasan yang
jelas sehingga menganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Ini
jelas merusak birokrasi," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan,
agar reformasi birokrasi dapat berjalan, maka dibutuhkan komitmen
politik yang kuat dari para pemimpin dan pembuat kebijakan. Tanpa
komitmen tersebut, maka reformasi tidak akan berjalan maksimal.
"Faktor
penentu dari reformasi birokrasi itu adalah pemimpinnya. Reformasi
birokrasi bisa berhasil kalau pemimpinnya memiliki komitmen politik yang
sangat kuat," katanya.
Di daerah, kepala daerah memegang peran
kunci untuk melaksanakan reformasi. Menurut Sofian, baru sedikit kepala
daerah yang berinovasi untuk meciptakan perbaikan-perbaikan birokrasi di
daerah. "Seharusnya inovasi ini cepat ditiru di daerah-daerah lain.
Jadi perubahan terjadi dari bawah," katanya.
Sebelumnya, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar
mengatakan pada 2012 akan ada sekitar 76 daerah yang menjadi proyek
percontohan reformasi birokrasi. Penentuan daerah yang menjadi proyek
percontohan ini dilihat dari komitmen politik dan agenda reformasi dari
kepala daerah. (tk/ant)
